Jakarta,gitamedia.com-Pengamat politik menilai Partai Golkar memiliki modal elektoral dan kader berpengalaman untuk mengisi kursi Wakil Presiden pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka, meski keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka babak baru dalam dinamika politik nasional.
Perhatian publik kini tertuju pada figur yang akan mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia serta konfigurasi politik koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan.
Pengamat Politik, Yuwono Setyo Widagdo, menilai Partai Golkar menjadi salah satu kekuatan politik yang patut diperhitungkan dalam dinamika tersebut.
Sebagai partai yang berkontribusi besar dalam kemenangan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, Golkar dinilai memiliki modal elektoral, jaringan politik nasional, serta deretan kader dengan pengalaman panjang di pemerintahan.
“Setidaknya ada lima figur Golkar yang menarik untuk diperhitungkan dalam dinamika bursa pengganti Wakil Presiden tersebut,” ujar Yuwono dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi gitamedia.com, Kamis (12/11/2026) malam.
Menurut Yuwono, kelima figur Partai Golkar yang dinilai memiliki kapasitas dan rekam jejak relevan tersebut meliputi:
1. Bahlil Lahadalia -Yuwono menyoroti posisi strategis Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kombinasi kepemimpinan partai dan pengalaman di kabinet dinilai merepresentasikan kekuatan politik serta organisasi Golkar secara utuh.
2. Airlangga Hartarto -Mantan Ketua Umum Partai Golkar yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dinilai memiliki rekam jejak kuat dalam pengelolaan kebijakan ekonomi, investasi, perdagangan, serta koordinasi pembangunan nasional.
3. Bambang Soesatyo -Mantan Ketua DPR RI dan Ketua MPR RI yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini disebut memiliki nilai tambah dari sisi pengalaman parlemen dan kelembagaan negara, khususnya dalam membangun komunikasi politik serta tata kelola pemerintahan.
4. Soekarwo- Mantan Gubernur Jawa Timur dua periode (2008–2018) sekaligus anggota Wantimpres dua periode.
Yuwono menilai sosok nasionalis sipil dengan pengalaman panjang di pemerintahan daerah ini memiliki modal kuat dalam perspektif pembangunan dan kepemimpinan nasional.
5. Sarmuji- Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini dinilai merepresentasikan kekuatan organisasi dan regenerasi kepemimpinan partai, didukung pengalaman matang dalam konsolidasi politik dan pengelolaan struktur internal Golkar.
Lebih lanjut, Yuwono memaparkan bahwa Golkar memiliki modal politik yang signifikan.
Pada Pemilu Legislatif 2024, partai berlambang pohon beringin tersebut meraih 23,2 juta suara dan mengamankan 102 kursi di DPR RI, yang menempatkannya sebagai salah satu kekuatan utama di parlemen.
Meskipun demikian, Ketua Fraksi Golkar di MPR RI, Melchias Markus Mekeng, sebelumnya menyatakan bahwa partainya tidak mengajukan nama kandidat dan menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengusulan kepada Presiden Prabowo.
Yuwono menilai sikap tersebut menunjukkan upaya Golkar menjaga komunikasi politik dengan Presiden tanpa mendahului kewenangan konstitusionalnya.
Mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Dengan demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo, bukan partai politik.
“Dalam situasi ini, Golkar tentu memiliki kepentingan untuk memastikan kontribusi politiknya dalam kemenangan Pilpres 2024 tetap diperhitungkan dalam perjalanan pemerintahan,” jelas Yuwono.
Menutup keterangannya, Yuwono menegaskan bahwa dinamika pengisian kursi Wakil Presiden bukan sekadar persoalan perebutan jabatan, melainkan ujian bagi soliditas koalisi dan hubungan Presiden dengan partai-partai pendukungnya.
Meski Golkar memiliki sumber daya politik dan kader berpengalaman, ia menekankan bahwa kepentingan yang jauh lebih besar adalah memastikan pemerintahan tetap stabil agar mampu menjalankan agenda pembangunan nasional.
“Pada akhirnya, siapa pun yang terpilih harus mampu membantu Presiden, menjaga stabilitas nasional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (sg)
