JAKARTA,gitamedia.com – Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar rapat internal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut digelar untuk mencermati perkembangan situasi ketatanegaraan terkini, khususnya terkait pengunduran diri Wakil Presiden RI dan mekanisme konstitusional pengisian jabatan tersebut.
Rapat pimpinan ini dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Dr. Ahmad Basarah, didampingi Sekretaris Fraksi, Dr. Andreas Hugo Pareira, serta dihadiri jajaran pimpinan fraksi lainnya termasuk Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Dr. H. Abidin Fikri, S.H., M.H.
Dalam keterangannya, Abidin Fikri menyampaikan bahwa forum tersebut membedah secara komprehensif prosedur dan tahapan hukum yang berlaku.
Pembahasan merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Peraturan Tata Tertib (Tatib) MPR RI mengenai pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui Sidang Paripurna MPR RI.
“Pencermatan terhadap setiap ketentuan hukum dan tata tertib menjadi fokus utama kami agar seluruh proses yang berjalan tetap berada dalam koridor konstitusi,” ujar anggota MPR RI asal Daerah Pemilihan Jawa Timur IX tersebut usai menghadiri rapat.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa konsolidasi internal fraksi ini merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional PDI Perjuangan dalam mengawal kepastian hukum dan menjaga stabilitas pemerintahan nasional.
“Dengan berpegang teguh pada aturan main yang berlaku, setiap langkah ketatanegaraan diharapkan dapat berjalan tertib dan memberikan ketenangan bagi masyarakat luas,” pungkasnya. (sg)
