JAKARTA,gitamedia.com– Langkah politik Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan niatan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mendapat perhatian luas dari berbagai elemen kepemudaan nasional.
Aktivis senior yang juga merupakan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sekaligus Wakil Bendahara DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Sistim Ginting, menilai keputusan pemimpin berusia 39 tahun tersebut sebagai cerminan etika politik yang matang.
Menurut Sistim, keputusan pengunduran diri ini merupakan contoh nyata dari sikap kedewasaan berpolitik, khususnya bagi generasi muda. Ia mengapresiasi keberanian Gibran dalam mengambil langkah besar tersebut di tengah eskalasi dinamika politik dan hukum yang berkembang saat ini.
“Langkah mundurnya Gibran dari kursi Wakil Presiden patut kita apresiasi bersama. Sebagai representasi pemimpin muda di tingkat nasional yang saat ini berusia 39 tahun, tindakan ini menunjukkan sikap ksatria dan memperlihatkan etika politik yang tinggi, di mana kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas tetap diutamakan,” ujar Sistim Ginting dalam keterangan tertulisnya kepada media.
Dinamika pengunduran diri ini mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menemui Presiden Prabowo Subianto selama dua setengah jam pada Selasa (10/11) pagi untuk menyampaikan langsung niatan mundurnya tersebut.
Kabar ini diperkuat oleh konfirmasi dari Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang membenarkan bahwa Gibran resmi mengambil langkah mundur pada Rabu (11/11/2026).
Langkah politik ini terjadi bersamaan dengan menguatnya dinamika di DPR RI. Tercatat sebanyak 120 anggota DPR dari lintas fraksi telah menandatangani dan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons polemik dokumen pendidikan yang sempat membayangi legitimasi posisi Gibran.
Melihat situasi tersebut, tokoh yang aktif dalam kepengurusan pusat organisasi kepemudaan nasional ini memanfaatkan momentum untuk memberikan imbauan keras kepada para pejabat publik lainnya di Indonesia.
Sistim menegaskan agar para pejabat yang saat ini sedang tersandung masalah atau kontroversi hukum dan etika, secara sadar mengikuti langkah legawa yang dicontohkan oleh Gibran.
“Ini harus menjadi momentum evaluasi. Saya mengimbau kepada pejabat-pejabat yang saat ini bermasalah agar memiliki integritas yang sama untuk mengikuti langkah Gibran. Lebih baik mundur secara ksatria daripada memaksakan diri bertahan dan mengorbankan kepentingan negara serta mengganggu stabilitas nasional,” tegas Sistim.
Keputusan Gibran ini pun kini terus memicu gelombang diskusi dan menjadi sorotan tajam di berbagai kalangan masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga para pengamat politik nasional. (red)
