Klaten, gitamedia.com – Kolaborasi lintas elemen gerakan rakyat dan pengawas pemilu melahirkan alarm penting bagi masa depan demokrasi Indonesia. Generasi Muda Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (Genmuda ISRI) bersama PA GMNI Solo Raya sukses menggelar Seminar Kebangsaan bertajuk “Marhaenisme Menjawab Tantangan Zaman” di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Klaten, Sabtu lalu.
Dalam keterangan resmi Ketua Umum Genmuda ISRI yang diterima media, Selasa (15/09/2026), ditegaskan bahwa di tengah kepungan teknologi, Marhaenisme harus menjadi metode pembebasan yang hidup guna membaca bentuk-bentuk baru ketimpangan yang dihadapi rakyat saat ini.
“Marhaenisme relevan bukan karena kita mengulang bahasa 1930-an, tetapi karena kita memakai metodenya untuk membaca struktur zaman sekarang,” ujar Ketua Umum Genmuda ISRI yang juga peneliti Pusat Studi Pancasila UGM, Diasma Sandi Swandaru.
Melalui rilis pers tersebut, Diasma menjabarkan lahirnya kelompok “Marhaen Baru” abad ke-21, seperti pengemudi ojek daring, kurir, hingga pelaku UMKM. Kelompok ini memiliki alat produksi fisik sendiri, namun tarif, data, dan akses pasar mereka kini sepenuhnya dikuasai serta didekte oleh algoritma platform digital besar.
Bawaslu RI: Teknologi Jangan Mengkhianati Rakyat
Ancaman penetrasi digital terhadap hak-hak politik rakyat mendapat perhatian serius dari otoritas pengawas pemilu nasional dalam seminar yang dihadiri sedikitnya 150 alumni dan kader aktif GMNI dari seluruh wilayah Eks Karesidenan Surakarta (Solo Raya) tersebut.
Komisioner Bawaslu RI, Totok Hariyono, secara tegas memperingatkan agar kemajuan teknologi digital tidak mengambil alih posisi rakyat sebagai pemegang mandat kekuasaan tertinggi di republik ini.
“Teknologi hanyalah instrumen mekanik, namun jiwa dari demokrasi tetaplah nurani dan kedaulatan rakyat. Jika teknologi digital justru mengaburkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, maka ia telah mengkhianati amanat penderitaan rakyat,” tegas Totok di hadapan jajaran kader PA GMNI Solo Raya.
Bawaslu Jateng Dorong Pengawasan Partisipatif
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Muhammad Amin, menyoroti pentingnya relevansi nilai-nilai Marhaenisme dalam membentengi jalannya pemilu di tingkat regional. Menurut Amin, salah satu benteng terkuat melawan disinformasi, deepfake, dan manipulasi micro-targeting digital adalah dengan menggalakkan semangat pengawasan pemilu partisipatif.
Amin mengajak jaringan alumni dan kader PA GMNI se-Eks Karesidenan Surakarta untuk aktif menjadi mata dan telinga masyarakat di ruang siber, memastikan proses demokrasi berjalan tanpa intervensi modal besar dan rekayasa digital yang merugikan hak pilih rakyat bawah.
Pertemuan gagasan antara Genmuda ISRI, PA GMNI, serta jajaran komisioner Bawaslu RI dan Bawaslu Jateng melahirkan satu kesimpulan mutlak: kemajuan teknologi dan desain pemilu mendatang harus ditempatkan di bawah kontrol kedaulatan rakyat, bukan sebaliknya.
“Marhaenisme bukanlah klangenan (nostalgia). Ia hidup bila kita mampu mengenali bentuk penghisapan baru, mengorganisasi rakyat baru, dan membangun institusi baru,” pungkas Diasma, yang juga merupakan Kandidat Doktor Ilmu Ketahanan Nasional UGM tersebut dalam rilis resminya. (red)
