Oleh: Dr. Arifina Febriasari, S.Si, M.Sc.
Dosen Teknik Kimia Universitas Serang Raya, Anggota Pusat Studi Climate Action Center (CAC) UNSERA
Waste-to-energy (WtE) semakin menempati posisi penting dalam diskursus pengelolaan sampah di Indonesia. Teknologi ini menawarkan pendekatan yang menarik: mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan energi. Di tengah tekanan terhadap tempat pemrosesan akhir (TPA) yang semakin penuh, WtE dipandang sebagai salah satu solusi strategis yang menjembatani isu lingkungan dan energi.
Dorongan terhadap pengembangan WtE juga semakin nyata. Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan puluhan fasilitas WtE dalam beberapa tahun ke depan, termasuk rencana 34 proyek WtE yang mulai digulirkan sejak 2026 sebagai bagian dari strategi nasional pengelolaan sampah dan penyediaan energi. Bahkan, target jangka menengahnya adalah pengolahan hingga 33.000 ton sampah per hari pada 2029, atau sekitar 22% dari total timbulan sampah nasional. Namun, sebagaimana teknologi lainnya, efektivitas WtE tidak hanya ditentukan oleh desain teknisnya, tetapi juga oleh kesesuaian dengan kondisi lokal dan kesiapan sistem yang mendukungnya.
Secara teknis, WtE mampu mengurangi volume sampah hingga 80–90% melalui proses termal seperti insinerasi. Selain itu, teknologi ini dapat menghasilkan listrik dari sampah, dengan estimasi sekitar 15–25 MW energi untuk setiap 1.000 ton sampah yang diolah per hari .
Dalam konteks kota-kota besar yang menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah per hari, potensi ini menjadi signifikan. Tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap sistem energi, terutama dalam mendukung diversifikasi sumber energi. Karena itu, WtE sering diposisikan sebagai bagian dari strategi menuju ekonomi sirkular, di mana limbah tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai sumber daya.
Meski memiliki potensi, implementasi WtE sangat dipengaruhi oleh karakteristik sampah. Di Indonesia, sampah perkotaan umumnya didominasi oleh limbah organik dengan kadar air tinggi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya nilai kalor, yang menjadi faktor kunci dalam proses pembakaran.
Sampah dengan kelembapan tinggi cenderung memerlukan energi tambahan untuk pengeringan sebelum dapat menghasilkan energi secara optimal. Hal ini berarti bahwa efisiensi WtE tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kualitas bahan baku yang masuk. Dalam konteks ini, upaya seperti pemilahan sampah di sumber dan pengolahan awal (pre-treatment) menjadi bagian penting dalam mendukung kinerja WtE.
Selain karakteristik material, keberhasilan WtE juga sangat bergantung pada sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan. Teknologi ini membutuhkan pasokan sampah yang stabil dan terkelola, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.
Di Indonesia, tantangan utama masih terletak pada pemilahan sampah yang terbatas. Sampah rumah tangga umumnya tercampur, sehingga mengurangi konsistensi bahan baku untuk WtE.
Pemerintah sendiri telah merespons hal ini melalui regulasi, seperti Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2025 yang menjadi dasar percepatan pembangunan WtE dan integrasi sistem pengelolaan sampah nasional. Namun, implementasi di lapangan tetap membutuhkan kesiapan daerah, termasuk penyediaan lahan, infrastruktur, dan sistem logistik yang memadai.
Pengembangan WtE juga membawa implikasi besar dari sisi investasi. Setiap fasilitas WtE diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp2,5–3 triliun per unit, tergantung kapasitas dan teknologi yang digunakan .
Secara nasional, total investasi proyek WtE diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah, dengan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, BUMN, dan investor swasta. Bahkan, lebih dari 190 perusahaan telah menyatakan minat untuk terlibat dalam proyek ini. Besarnya investasi ini menunjukkan bahwa WtE bukan sekadar solusi teknis, tetapi juga bagian dari ekosistem ekonomi yang lebih luas.
Dalam praktik global, WtE umumnya ditempatkan sebagai bagian dari hierarki pengelolaan sampah, setelah upaya pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Artinya, teknologi ini lebih tepat digunakan untuk mengolah residu yang tidak dapat dimanfaatkan kembali. Pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan dalam sistem, sehingga material yang masih memiliki nilai ekonomi tidak langsung dibakar. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi relevan mengingat sektor daur ulang, termasuk sektor informal, masih memainkan peran penting dalam pengelolaan sampah.
Melihat perkembangan terkini, WtE dapat dipahami sebagai bagian dari transformasi sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Dengan target pembangunan puluhan fasilitas dan dukungan regulasi yang semakin kuat, teknologi ini memiliki potensi untuk berkontribusi secara signifikan.
Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada integrasi dengan sistem yang lebih luas, termasuk; pemilahan sampah di sumber, penguatan rantai logistic, peningkatan kualitas data dan monitoring, serta sinergi dengan strategi daur ulang dan pengurangan sampah. Dalam hal ini, peran inovasi menjadi penting untuk memastikan transparansi dan efektivitas pengelolaan.
Pada akhirnya, Waste-to-energy menawarkan peluang untuk menjawab dua tantangan sekaligus: pengelolaan sampah dan kebutuhan energi. Namun, teknologi ini tidak berdiri sendiri. WtE bukan sekadar solusi teknologi, melainkan bagian dari sistem yang membutuhkan kesiapan menyeluruh.
Dengan menempatkannya secara proporsional, sebagai pelengkap, bukan pengganti, WtE dapat menjadi salah satu langkah menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di Indonesia.
