SERANG, gitamedia.com — Gubernur Banten Andra Soni dan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah sepakat memperkuat koordinasi untuk mencari solusi jangka pendek guna mengurai kemacetan di ruas Jalan Serdang-Bojonegara-Merak (SBM).
Kesepakatan tersebut disampaikan setelah keduanya menerima audiensi Koalisi Masyarakat Bojonegara Pulo Ampel dan Kramatwatu (KMBP) di Rumah Dinas Gubernur atau Museum Negeri Banten, Kota Serang, Kamis (6/8/2026).
Ruas Jalan SBM merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Namun, Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa penanganan kemacetan tidak semata-mata harus dilihat dari sisi kewenangan, melainkan dari kepentingan masyarakat yang setiap hari terdampak.
“Hari ini saya menerima sebagian tokoh masyarakat, mahasiswa, pemuda, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat Bojonegara, Pulo Ampel, dan Kramatwatu untuk berdiskusi mengenai berbagai permasalahan, terutama kemacetan yang diakibatkan oleh truk over dimension over loading (ODOL) dari aktivitas tambang, aktivitas industri, dan sebagainya,” kata Andra Soni seusai audiensi.
Dari pertemuan tersebut, terdapat sejumlah langkah yang disepakati untuk mengurai kemacetan. Salah satunya mengevaluasi Keputusan Gubernur (Kepgub) Banten Nomor 567 Tahun 2025 tentang pengaturan jam operasional kendaraan angkutan tambang.
“Kita dengan Bupati akan melakukan evaluasi, nanti hasilnya setelah empat hari. Pada prinsipnya saya menerima semua masukan dari semua kelompok masyarakat. Tugas saya dengan Bupati adalah bagaimana mengkanalisasi supaya saran, harapan, dan usulan dari masyarakat bisa kita tindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Andra mengatakan, pemerintah tidak ingin persoalan kemacetan hanya dibatasi pada pembahasan mengenai kewenangan Pemerintah Pusat karena ruas jalan tersebut merupakan jalan nasional.
“Namun, kita bicara tentang kepentingan masyarakat Bojonegara, Pulo Ampel, dan Kramatwatu,” tegasnya.
Menurut Andra, persoalan paling mendesak yang harus segera diurai adalah kemacetan karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemacetan, kata dia, membuat angkutan kota (angkot) tidak dapat beroperasi secara maksimal sehingga berpengaruh terhadap pendapatan para sopir.
“Masyarakat yang seharusnya mengeluarkan biaya tidak besar menjadi besar. Bensin subsidi menjadi banyak terpakai karena kemacetan dan sebagainya,” katanya.
Andra mengakui kemacetan di wilayah Bojonegara, Pulo Ampel, dan Kramatwatu dipengaruhi banyak faktor sehingga tidak bisa diselesaikan dengan satu langkah saja. Karena itu, diperlukan koordinasi intensif antara Pemprov Banten, Pemkab Serang, dan Pemerintah Pusat.
Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Banten akan melakukan kajian melalui penyusunan detail engineering design (DED) untuk rencana pelebaran jalan. DED tersebut menjadi salah satu prasyarat untuk mengusulkan penanganan infrastruktur kepada Pemerintah Pusat.
“Insyaallah semua niat kita lakukan dalam rangka memberikan manfaat kepada masyarakat. Saya dengan Bupati sudah punya komitmen bahwa kita akan buat satu meja agar koordinasinya lebih intens,” ujarnya.
Bupati Serang Siap Bersinergi
Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengapresiasi Gubernur Banten yang telah memfasilitasi pertemuan antara pemerintah daerah dengan masyarakat dari wilayah Kramatwatu, Pulo Ampel, dan Bojonegara.
Menurut Ratu, banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam audiensi tersebut. Salah satu aspirasi utama adalah pelebaran jalan untuk mengatasi persoalan kemacetan.
“Banyak aspirasi yang disampaikan warga kami dalam pertemuan itu. Aspirasi yang pertama tentu keinginan adanya pelebaran jalan,” kata Ratu.
Ia mengatakan, Pemprov Banten akan menyiapkan DED sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan rencana penanganan jalan kepada Pemerintah Pusat.
“Pak Gubernur tadi sampaikan bahwa ini bukan kita bicara masalah kewenangan siapa, tetapi kita harus melakukan sesuatu sehingga masyarakat bisa nyaman melakukan aktivitas keseharian,” tegasnya.
Ratu menegaskan kesiapan Pemkab Serang untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemprov Banten dalam menangani persoalan kemacetan serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
“Insyaallah ke depan kita akan terus berkoordinasi sehingga kemacetan di wilayah Bojonegara, Pulo Ampel bisa teratasi,” katanya.
Audiensi berlangsung lancar. Para tokoh masyarakat dan pemuda dari Pulo Ampel, Bojonegara, dan Kramatwatu menyampaikan aspirasi secara bergantian terkait persoalan kemacetan di wilayah tersebut.
Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan beserta kepala OPD terkait, serta Sekda Kabupaten Serang Zaldi Dhuhana beserta kepala OPD di lingkungan Pemkab Serang. (adv)
