JAKARTA,GITAMEDIA.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sekaligus Pembina Fraksi PDI Perjuangan, Dr. (H.C.) Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, memimpin langsung Rapat Koordinasi Fraksi PDI Perjuangan DPR RI pada Selasa (23/6/2026). Pertemuan strategis ini diselenggarakan di Ruang Rapat Fraksi PDI Perjuangan, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat koordinasi dan konsolidasi internal ini dihadiri secara komprehensif oleh jajaran Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) serta pimpinan Kepala Kelompok Komisi (Kapoksi) dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Di antara pimpinan yang hadir antara lain Drs. Utut Adianto (Ketua Komisi I DPR RI), MH. Said Abdullah (Ketua Badan Anggaran DPR RI), I Nyoman Parta, S.H. (Kapoksi di Badan Legislasi DPR RI), Ir. Rudianto Tjen (Kapoksi di Komisi I DPR RI), Ir. Alexander Indra Lukman (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI), Dolfie Othniel Frederic Palit, S.T., M.E. (Wakil Ketua Komisi XI DPR RI), serta Mayjen TNI (Purn.) Sturman Panjaitan, S.H. (Wakil Ketua Baleg DPR RI).

Agenda ini dilaksanakan guna menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi antar-komisi, serta menajamkan arah perjuangan politik legislasi partai berlambang banteng moncong putih tersebut di parlemen.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dr. H. Abidin Fikri, S.H., M.H., menegaskan bahwa kehadiran dan arahan langsung dari Ibu Puan Maharani memberikan suntikan motivasi yang luar biasa bagi seluruh kader di Senayan.
“Kehadiran Ibu Puan Maharani selaku Pembina Fraksi memantapkan konsolidasi kami. Koordinasi intensif ini sangat krusial demi memastikan seluruh pimpinan AKD dan Kapoksi bergerak dalam satu komando yang solid, senantiasa konsisten mengawal serta memperjuangkan setiap kebijakan legislasi maupun penganggaran agar berpihak sepenuhnya pada kepentingan rakyat,” ujar Abidin Fikri pasca-rapat.
Melalui koordinasi ini, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan kinerja kedewanan, mengoptimalkan fungsi pengawasan, serta memastikan seluruh program strategis nasional berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas. (sg)











