JAKARTA, GITAMEDIA.COM – Pada hari Rabu, 15/07/2026, Demokrasi Check menyelenggarakan Podcast DC Talk perdana dengan tema “Pemilu Ramah Lingkungan: Evaluasi dan Harapan.” Diskusi menghadirkan Quin Pegagan, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta,bersama Yully Khusniah, Direktur Eksekutif Demokrasi Check. Podcast ini membahas bagaimana demokrasi tidak hanya menghasilkan pemimpin yang sah secara politik, tetapi juga mendorong penyelenggaraan pemilu yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Perubahan iklim bukan lagi isu masa depan, tetapi telah menjadi realitas yang dirasakan masyarakat melalui meningkatnya cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, hingga gelombang panas.
Karena itu, penyelenggaraan pemilu tidak dapat dipisahkan dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Setiap tahapan pemilu menghasilkan jejak lingkungan, mulai dari penggunaan kertas, bahan kampanye, konsumsi energi, hingga pengelolaan limbah.
Pemilu yang demokratis sudah seharusnya juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang
Bawaslu menilai isu lingkungan perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemilu. Penggunaan Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih didominasi material sulit terurai berpotensi menambah limbah setelah masa kampanye.
Di sisi lain, perubahan iklim yang memicu cuaca semakin panas meningkatkan risiko heat stroke pada berbagai aktivitas luar ruang, termasuk tahapan pemilu.
Karena itu, Bawaslu turut mengembangkan kajian dan jurnal ilmiah sebagai upaya memperkuat gagasan tentang penyelenggaraan pemilu yang lebih berkelanjutan.
Direktur Eksekutif Demokrasi Check menegaskan bahwa esensi utama pemilu bukan hanya memilih pemimpin, tetapi juga memastikan hak-hak konstitusional rakyat terpenuhi, termasuk hak atas lingkungan yang baik dan sehat sesuai Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
Oleh karena itu, konsep Demokrasi Ekologis harus diperkuat melalui tiga pilar utama yang saling mengikat: Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Hukum, dan Kedaulatan Ekologis.
Dengan demikian, Pemilu Ramah Lingkungan menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan demokrasi yang tidak hanya berkualitas secara prosedural, tetapi juga berkelanjutan secara ekologis.
Evaluasi Demokrasi Check menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 masih didominasi metode kampanye konvensional yang menghasilkan limbah Alat Peraga Kampanye (APK), tingginya penggunaan kertas logistik pemilu, serta meningkatnya emisi karbon dari mobilitas kampanye dan distribusi logistik.
Sebagai gambaran, pada masa tenang Pemilu 2024, Satpol PP DKI Jakarta menertibkan sekitar 309.633 APK hanya dalam waktu dua hari. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya potensi limbah kampanye yang perlu dikelola secara lebih bertanggung jawab.
Di sisi lain, kesenjangan akses internet di sejumlah wilayah masih membuat kampanye digital belum dapat menggantikan sepenuhnya media kampanye fisik.
Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemilu Ramah Lingkungan memerlukan pendekatan yang bertahap, adaptif, dan sesuai dengan karakteristik setiap daerah.
Harapan apa yang harus ditagih di pesta demokrasi pemilu 2029?
Demokrasi Check berharap Pemilu Ramah Lingkungan menjadi bagian dari penyempurnaan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Upaya ini dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi, pengelolaan limbah kampanye, pemanfaatan inovasi digital secara inklusif, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Sebagaimana disampaikan Quin Pegagan, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta:
“Jangan sampai alam menagih kembali kepada kita. Ini bukan beban, tetapi peluang untuk berinovasi. Semoga melalui Pemilu Ramah Lingkungan lahir pemimpin-pemimpin yang sadar dan kreatif dalam mengatasi berbagai persoalan alam, karena alam merupakan titipan yang harus kita jaga bagi generasi mendatang” ujarnya. (Redaksi Gitamedia)
