JAKARTA, GITAMEDIA.COM – Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, angkat bicara mengenai munculnya sejumlah gerakan yang mendorong pemakzulan Presiden Prabowo Subianto. Bersama Sekjen Gandung Panjalu dan Bendahara Umum Yeni Sucipto, Haris menyoroti aksi jalanan, forum diskusi provokatif, serta konten opini publik yang dinilai tidak mendidik generasi muda.
Haris menilai langkah-langkah tersebut tidak mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi dan berisiko tinggi mengganggu stabilitas nasional yang sedang terjaga.
“Demokrasi kita memiliki mekanisme yang jelas dan konstitusional. Tidak seharusnya ada upaya-upaya pemakzulan yang didorong melalui tekanan jalanan,” ujar Haris di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).
Ia mengaku heran dengan narasi pemakzulan yang berkembang. Pasalnya, pemerintahan Presiden Prabowo yang baru berjalan sekitar satu setengah tahun justru dianggap telah menunjukkan berbagai capaian nyata yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Publik perlu melihat kinerja pemerintah secara objektif, bukan terjebak pada opini yang menyesatkan oleh segelintir petualang kekuasaan,” tegasnya.
Haris memaparkan salah satu capaian krusial adalah penguatan pemberantasan korupsi melalui sinergi aparat penegak hukum yang kian solid.
Selain itu, pemerintah mulai berani menindak tegas praktik mafia tambang dan menata ulang tata kelola sawit ilegal yang selama ini merugikan kas negara.
“Langkah tegas dalam memberantas mafia tambang dan sawit ilegal menunjukkan keberanian negara dalam menata ulang pengelolaan sumber daya alam agar lebih berkeadilan,” tambahnya.
Di sektor ekonomi, KNPI menilai pemerintah menunjukkan progres signifikan dalam penguatan ketahanan pangan melalui optimalisasi produksi dalam negeri.
Strategi hilirisasi industri juga terus berjalan guna memperkuat kemandirian ekonomi nasional di tengah tantangan global.
“Semua program berjalan sesuai harapan, lantas kok bisa-bisanya disebut gagal? Ini kan lucu ada pengamat bilang begitu,” tandas Haris.
Menutup pernyataannya, Haris menekankan bahwa pemerintah tetap konsisten menjaga koridor konstitusi dalam setiap kebijakan, sehingga upaya-upaya provokasi yang tidak berdasar seharusnya tidak mendapat tempat dalam ruang publik. (sg)
