Serang (gitamedia.com)- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Serang tengah bersiap untuk mengajukan usulan kenaikan nilai bantuan keuangan bagi partai politik (Banparpol) kepada Pemerintah Provinsi Banten. Langkah ini diambil sebagai respons atas aspirasi dari berbagai partai politik yang mengharapkan adanya penyesuaian alokasi anggaran bantuan.
Plt Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Serang, Dik Dik Abdul Hamid, menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen memfasilitasi keinginan tersebut. Menurutnya, tren pengajuan kenaikan Banparpol ini terjadi hampir di seluruh wilayah Provinsi Banten seiring dengan dimulainya periodisasi kepemimpinan yang baru.
“Kami berupaya memfasilitasi aspirasi tersebut. Rencananya, usulan ini akan kami sampaikan ke tingkat provinsi agar dapat dibahas lebih lanjut dan diteruskan prosedurnya ke Kementerian Dalam Negeri,” ujar Dik Dik pada Senin (2/3/2026).
Terkait besaran nominal yang akan diajukan, Dik Dik menyebutkan bahwa setiap partai politik memiliki angka usulan yang bervariasi. Meski demikian, Bakesbangpol tidak serta-merta menetapkan angka tanpa pertimbangan matang. Saat ini, tim internal sedang melakukan kajian komprehensif dari berbagai aspek teknis dan regulasi, yang ditargetkan rampung pada akhir bulan ini.
“Berbicara mengenai angka ideal tentu cukup kompleks karena tidak bisa disamaratakan. Semuanya harus dikembalikan pada kemampuan keuangan daerah masing-masing,” jelasnya.
Sebagai perbandingan, ia mencontohkan Kabupaten Tangerang yang telah mengalami peningkatan signifikan sejak terbitnya Permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Jika sebelumnya Kabupaten Tangerang berada di angka Rp3.500 per suara sah, tahun ini mereka kembali mengajukan kenaikan menjadi Rp5.000. Sementara itu, Kabupaten Serang saat ini masih bertahan di angka Rp3.000.
Dik Dik berharap, hasil kajian nanti memungkinkan Kabupaten Serang untuk mengimbangi besaran bantuan di daerah tetangga seperti Tangerang. Meski usulan dari internal partai politik cukup beragam, yakni berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000, keputusan akhir tetap akan berpijak pada rasionalitas anggaran daerah.
“Usulan dari teman-teman partai memang variatif, ada yang meminta Rp5.000 bahkan hingga Rp10.000. Namun, parameter utamanya tetap akan melihat sejauh mana kemampuan keuangan daerah kita mencukupi untuk mendukung hal tersebut,” pungkasnya.(nurfhaa)
