Serang (gitamedia.com) – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Provinsi Banten mengadakan kegiatan konsultasi publik rencana pengadaan tanah untuk pembangunan Tol Serpong-Balaraja (Serbaraja) dan penyampaian program yang sudah berjalan di Tahun 2023.
Kegiatan tersebut dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mematangkan proses pengadaan tanah sebagai pembangunan Tol Serbaraja.
Kepala DPRKP Provinsi Banten M Rachmat Rogianto mengatakan, kegiatan konsultasi publik merupakan tahap pematangan melalui komunikasi dialogis atau musyawarah antar berbagai pihak yang memiliki kepentingan, dengan tujuan mencapai kesepakatan terkait perolehan tanah untuk kepentingan umum.
Rachmat melanjutkan kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 19 Tahun 2021.
“(Luas tanah) ini untuk total pembangunan keseluruhan dari mulai sesi satu, dua, dan tiga. Kalau (pembangunan) yang sudah berjalan di sesi satu. Nanti tahun ini (2023) setelah pengadaan lahan sesi dua selesai, maka dilanjutkan pembangunan yang sama juga pada sesi tiga, pengadaan lahan dulu baru pembangunan,” tutur Rachmat.
Sebagai informasi, Tol Serbaraja memiliki panjang sekitar 18,7 kilometer (km) dengan total biaya pembangunan mencapai Rp 14,37 triliun, dan biaya konstruksi sekitar Rp 6,17 triliun.
Tidak hanya Tol Serbaraja, Rachmat juga menyampaikan program DPRKP yang sudah berjalan di Tahun 2023, seperti merubah 109,42 Hektar kawasan kumuh menjadi Perumahan Rakyat Layak Huni atau RTLH, membangun 1.197 sanitasi jamban dan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang tersebar di delapan Kabupaten/Kota se-Banten.
Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sendiri sudah di mulai sejak Tahun 2017, hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya Pemprov Banten untuk mewujudkan perumahan rakyat yang sehat, nyaman dan aman.
Target penanganan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Pemprov Banten di Tahun 2023 adalah 360 hektar. Hingga saat ini, DPRKP Banten sudah menangani 392 hektar kawasan kumuh.
Rachmat mengungkapkan, ada beberapa program pembangunan infrastruktur yang dilakukan di kawasan kumuh tersebut, yakni pembangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran, ruang terbuka hijau/ruang publik, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.
“Sebanyak 247 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan kumuh direhabilitasi. Saat ini, Pemprov Banten hanya dapat membantu merehabilitasi RTLH yang ada di kawasan kumuh. Sejak 2017, Pemprov Banten sudah membantu rehabilitasi sekira 1.800 unit RTLH,” ujar Rachmat.
Sedangkan untuk program PSU, bertujuan menekan angka kemiskinan dan stunting di Banten yang memiliki total dana sebesar Rp 240 miliar, diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Melalui PSU, pembangunan jalan permukiman, balai desa, dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) akan dilakukan di lingkungan masyarakat.
“Pada 2023, program PSU berjalan di 1.800 titik. Kami sedang verifikasi dan validasi titik-titik tersebut untuk mengetahui titik yang diajukan kewenangannya milik siapa,” kata M Rachmat Rogianto.
Program PSU berusaha melengkapi berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat agar kesejahteraan mereka meningkat.
“Melalui PSU, kami ingin jalan permukiman diperbaiki untuk kenyamanan masyarakat. Sumber air yang kotor kami bersihkan, sehingga kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian mikro juga meningkat,” ucap Rachmat.
Untuk program Sanitasi Jamban sendiri, dilakukan karena masih ada 240.402 keluarga di Banten yang tidak memiliki jamban atau toilet yang layak untuk di gunakan. Akibatnya, mereka yang tidak memiliki jamban atau toilet melakukan buang air besar (BAB) sembarangan.
Tahun 2023, pihaknya akan membangun 1.197 sanitasi jamban yang tersebar di kabupaten/kota se-Provinsi Banten.
Pembangunan tersebut dilakukan untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku tersebut guna mencegah stunting dan mengentaskan kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten.
“Kami menargetkan sebanyak 196 rumah tangga dan kini sudah 109 rumah tangga selesai di verifikasi. Selanjutnya, kami akan segera membangun sanitasi di Kecamatan Curug, Kota Serang,” jelas Rachmat
Rachmat berharap, intervensi yang dilakukan Pemprov Banten dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. “Semoga program-program yang sudah dibangun oleh DPRKP Banten dapat meningkatkan kesehatan dan perekonomian masyarakat,” harapnya. (Advertorial)
