SERANG, gitamedia.com – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Provinsi Banten menyatakan sikap tegas menolak kebijakan yang berpotensi mengancam kelestarian Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang.
Sorotan utama tertuju pada penetapan kawasan perairan di sekitar TNUK sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026.
Ketua DPD GMNI Provinsi Banten, Zein Nasution, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi pertambangan, melainkan menyangkut keberpihakan negara terhadap kelestarian lingkungan serta masa depan ruang hidup masyarakat.
“Ada apa dengan Pemerintah Provinsi Banten? Ada apa dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang? Ketika Ujung Kulon membutuhkan perlindungan, mengapa justru muncul kebijakan penetapan wilayah pertambangan di perairan sekitarnya? Jangan sampai pemerintah lebih sibuk membuka ruang eksploitasi daripada memastikan keselamatan lingkungan dan kehidupan masyarakatnya,” tegas Zein dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (16/11/2026) malam.
Menurut Zein, pemerintah daerah tidak boleh lepas tangan atas munculnya penetapan wilayah tambang di sekitar kawasan konservasi dan habitat terakhir Badak Jawa tersebut.
Ia mendesak Gubernur Banten dan Bupati Pandeglang memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai proses, dasar pertimbangan, serta keterlibatan pemerintah daerah dalam penentuan zonasi WUP tersebut.
Selain polemik penetapan WUP, GMNI Banten juga menyoroti wacana pemerintah terkait pengembangan habitat kedua Badak Jawa di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Zein mengingatkan agar rencana pemindahan satwa langka tersebut tidak mengalihkan perhatian dan tanggung jawab utama negara dalam menjaga habitat aslinya di Ujung Kulon.
“Jangan sampai kita sibuk mencari rumah baru bagi Badak Jawa, tetapi gagal menjaga rumah yang selama ini menjadi tempatnya bertahan hidup. Jangan pindahkan badaknya, sementara persoalan perlindungan habitatnya tidak mendapatkan kepastian,” ujar Zein.
Zein menambahkan, dalam perspektif Marhaenisme yang dipegang GMNI, kekayaan alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa mengorbankan keberlanjutan ekologis bagi generasi mendatang.
Atas persoalan tersebut, DPD GMNI Provinsi Banten menyampaikan lima poin tuntutan:
1.Mendesak Gubernur Banten membuka secara transparan proses serta dasar penentuan WUP di sekitar Ujung Kulon.
2.Meminta Bupati Pandeglang menyampaikan sikap resmi dan menjelaskan langkah perlindungan kawasan pesisir serta kepentingan masyarakat setempat.
3.Mendesak Kementerian ESDM mengevaluasi penetapan WUP dengan mempertimbangkan aspek konservasi dan dampak ekologis.
4.Meminta Kementerian Kehutanan memastikan habitat asli Badak Jawa di TNUK tetap menjadi prioritas utama perlindungan.
5.Mendorong DPRD Provinsi Banten dan DPRD Kabupaten Pandeglang menjalankan fungsi pengawasan secara terbuka terhadap persoalan tersebut.
Lebih lanjut, Zein menegaskan bahwa pihaknya siap membangun konsolidasi bersama masyarakat Pandeglang, mahasiswa, akademisi, aktivis lingkungan, dan elemen masyarakat sipil untuk mengawal persoalan ini melalui jalur advokasi, audiensi, kajian kebijakan, hingga aksi penyampaian pendapat secara damai.
“Ini bukan hanya tentang Badak Jawa. Ini tentang keberanian negara menjaga kekayaan alamnya sendiri. Kami tidak sedang menghalangi pembangunan, tetapi kami menolak pembangunan yang mengabaikan keselamatan lingkungan. Ujung Kulon bukan komoditas, bukan ruang kosong untuk kepentingan ekonomi, dan bukan warisan yang boleh dipertaruhkan oleh kebijakan sesaat,” pungkasnya.
Sementara itu, menanggapi polemik yang berkembang di ruang publik, Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faraddy sebelumnya menjelaskan bahwa pencantuman area perairan sekitar Ujung Kulon dalam peta lampiran Kepmen ESDM tersebut merupakan hasil penyelarasan data potensi sumber daya alam dengan rencana tata ruang melalui koordinasi lintas instansi.
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan juga menegaskan bahwa wacana pengembangan habitat kedua Badak Jawa di Alas Purwo murni ditujukan sebagai langkah mitigasi ancaman bencana alam Gunung Anak Krakatau dan tidak berkaitan dengan aktivitas pertambangan. (sg)











