Jakarta (gitamedia.com)- Anggota DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak melakukan walk out dari rapat paripurna pembahasan dan penetapan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (11/11/2025). Ia menyatakan tidak setuju terhadap kebijakan Pemprov DKI yang memangkas anggaran sosial dan program pangan murah, serta menganggap kebijakan itu tidak berpihak pada rakyat kecil.
Dalam sidang, Josephine menyampaikan bahwa pemotongan anggaran tersebut tidak masuk akal dan justru membebani masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi.
“Saya melihat APBD ini agak kurang saya setujui, sama seperti Pak Lukman dan Pak Eko. Hari ini kita melihat bahwa pangan murah kita dikurangi dengan alasan yang tidak masuk akal,” ujarnya.
Ia menegaskan, hasil reses di lapangan menunjukkan masyarakat Jakarta tetap membutuhkan program pangan bersubsidi seperti daging dan susu. “Tidak benar rakyat tidak suka daging dan susu. Yang terjadi adalah mereka kesulitan mengaksesnya,” kata legislator dari Fraksi PSI itu.
Josephine mengungkapkan bahwa dana sosial Pemprov DKI turun drastis dari Rp1,02 triliun menjadi Rp655 miliar, atau berkurang sekitar Rp300 miliar. Ironisnya, dana hibah justru naik signifikan hingga mencapai Rp315 miliar, termasuk hibah kepada beberapa organisasi masyarakat.
“Menurut saya ini tidak masuk akal. Tolong Pak Gubernur koreksi dengan serius agar sesuai dengan visi Jakarta yang sejahtera dan menuju global city,” tegasnya di hadapan pimpinan sidang.
Keluar dari Sidang sebagai Bentuk Protes
Usai meninggalkan ruang paripurna, Josephine menjelaskan kepada wartawan alasan di balik keputusannya walk out.
“Kenapa saya keluar? Karena ini menyangkut anggaran tahun depan. Dana sosial sudah dipotong Rp300 miliar, dan bantuan pangan murah hanya bisa diakses oleh sekitar 35 persen warga. Kalau dipotong lagi, rakyat kita mau jadi apa?” ujarnya.
Ia menilai alokasi anggaran tidak tepat sasaran karena lebih banyak diarahkan ke hibah daripada kebutuhan dasar masyarakat.
“Dana hibah mencapai Rp315 miliar, sementara untuk pangan dikurangi. Itu tidak masuk akal. Kalau Gubernur masih kekeh dengan APBD seperti ini, jangan lagi bicara soal kesejahteraan warga atau mimpi jadi global city,” ucapnya.
Soroti Masalah Sampah dan Proyek RDF
Selain persoalan anggaran sosial, Josephine juga menyoroti buruknya pengelolaan sampah di Jakarta. Menurutnya, proyek Refuse Derived Fuel (RDF) yang digadang-gadang sebagai solusi justru belum efektif.
“Pemilahan sampah tidak dilakukan dengan serius. RDF hanya dijadikan simbol bahwa mereka bekerja, padahal efektivitasnya jauh dari sempurna. Perencanaannya tidak matang. Persoalan sampah dan pencemaran udara tidak pernah mendapat solusi nyata,” kritiknya.
Ia menilai kebijakan tersebut masih sebatas wacana. “Bagi saya, itu semua masih mimpi,” pungkasnya.
Rapat paripurna sempat diwarnai interupsi sejumlah anggota dewan yang meminta agar dilakukan voting sebelum palu diketuk. Meski demikian, pimpinan rapat akhirnya menyetujui Rancangan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti.
(sg)
