TANGERANG,gitamedia.com – Pemuda Karya Nasional (PKN) Provinsi Banten mendesak Panitia Seleksi (Pansel) Direksi dan Komisaris PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) Perseroda untuk menjalankan proses rekrutmen secara transparan, bersih, dan bebas intervensi. Langkah ini dinilai krusial mengingat BUMD tersebut tengah dirundung krisis kepercayaan publik akibat dugaan kasus korupsi.
Dalam keterangan resmi yang diterima redaksi pada Senin (7/9/2026) siang, Ketua PKN Provinsi Banten, Fredy Siswanto Gurusinga, A.Md.Kom., S.H., CTT, menegaskan bahwa masa depan PT ABM tidak boleh diserahkan kepada figur yang salah, terutama di tengah proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Tinggi Banten.
“PT ABM adalah aset strategis rakyat Banten. Jangan sampai di tengah proses hukum dan krisis kepercayaan publik, justru diisi oleh calon pimpinan yang memiliki catatan integritas bermasalah atau hasil dari titipan politik. Kami menuntut proses seleksi yang bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Fredy dalam pernyataan tertulisnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, PKN Banten merilis 7 poin pernyataan sikap. Mereka mendukung penuh langkah Wakil Gubernur Banten yang melimpahkan kasus penyimpangan ini ke ranah hukum. Selain itu, PKN mendesak Pansel membuka hasil administrasi, nilai, dan rekam jejak kandidat ke publik, serta meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi agar proses hukum berjalan independen.
Terkait desakan screening etik (poin ke-5), Dewan Penasehat PKN Banten Bidang Hukum, Adv. Ir. Bachtiar Effendi Sitinjak, SH., MH., MM., CLA, meminta Pansel bertindak proaktif terhadap setiap informasi miring mengenai kandidat.
“Para kandidat yang ditemukan adanya isu menyangkut tata etika, kredibilitas, dan loyalitas, sewajarnya harus di-screening dulu sebelum masuk proses akhir. Apabila ada informasi masuk, harus dibuktikan. Jika terbukti, sebaiknya calonnya dianulir. Pansel wajib menelusuri setiap informasi yang masuk,” kata Bachtiar.
PKN Banten berkomitmen mengawal ketat seleksi ini agar direksi baru mampu membawa PT ABM keluar dari keterpurukan, menjadi penopang ketahanan pangan, dan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan malah membebani APBD. (sg)
