KARO, gitamedia.com – Kepolisian Resor (Polres) Karo menggelar upacara persemayaman dan pemakaman secara kedinasan sebagai penghormatan terakhir bagi almarhum Bripka Samuel Sitepu (37), Rabu (18/11/2026).
Personel Banit Binmas Polsek Tigabinanga tersebut gugur setelah menjalani perawatan medis intensif akibat luka berat yang dialaminya saat mengamankan penyiapan Lahan Usaha Tani (LUT) bagi pengungsi erupsi Gunung Sinabung.
Prosesi pelepasan dimulai sekitar pukul 16.30 WIB di rumah duka dengan penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada institusi Polri.
Jenazah kemudian diberangkatkan menuju pemakaman keluarga di Desa Sukandebi, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, melalui iring-iringan pasukan upacara.
Kapolsek Tigabinanga, AKP Codet Tarigan, S.H., bertindak sebagai inspektur upacara dalam prosesi tersebut. Upacara turut dihadiri oleh jajaran perwira, bintara, pengurus Bhayangkari, serta keluarga dan kerabat almarhum.
Insiden yang menimpa Bripka Samuel Sitepu terjadi pada Rabu (11/11/2026) lalu di kawasan relokasi Siosar, Kabupaten Karo.
Saat itu, aparat gabungan tengah mengamankan pekerjaan pembersihan dan penyiapan LUT relokasi tahap III bagi pengungsi erupsi Gunung Sinabung periode 2010–2016 yang berasal dari Desa Sigarang-garang, Sukanalu, Dusun Lau Kawar, dan Mardingding.
Kegiatan tersebut memicu aksi protes dan penolakan dari sekelompok warga setempat hingga berujung kericuhan.
Dalam insiden tersebut, tiga personel Polres Karo dilaporkan menjadi korban pengeroyokan.
Selain itu, satu unit mobil dinas dan tiga sepeda motor dinas kepolisian mengalami perusakan hingga pembakaran.
Bripka Samuel Sitepu dilarikan ke RSU Efarina Etaham Berastagi dalam kondisi tidak sadarkan diri akibat luka serius dan perdarahan di bagian kepala.
Tim medis sempat melakukan tindakan operasi dan merawatnya di ruang Intensive Care Unit (ICU).
Selama masa perawatan, Bupati Karo Brigjen Pol (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., bersama Wakil Bupati Komando Tarigan dan Kabiddokkes Polda Sumatera Utara Kombes Pol. Dr. drg. Nelson Situmorang sempat menjenguk langsung korban untuk memastikan penanganan medis terbaik.
Namun, setelah enam hari menjalani perawatan intensif, Bripka Samuel Sitepu dinyatakan meninggal dunia pada Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 03.30 WIB.
Menyikapi polemik lahan yang memicu kericuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karo menegaskan bahwa lahan seluas 480,11 hektare di kawasan Siosar merupakan aset sah milik Pemkab Karo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 547 Tahun 2017.
Penyiapan lahan pada November 2026 ini baru dilaksanakan setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Karo, Hesti Maria br Tarigan, S.H., M.H., menjelaskan bahwa SK Menteri LHK Nomor 547 Tahun 2017 tersebut tidak pernah digugat maupun dibatalkan, serta dipastikan bukan merupakan tanah ulayat.
Adapun objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang masih berproses di tingkat kasasi merupakan surat administratif Bupati Karo tahun 2025, bukan alas hak utama lahan.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan memanfaatkan lahan ini dengan baik, demi kesejahteraan para petani dan keluarga pengungsi erupsi Gunung Sinabung yang telah menempati kawasan ini,” ujar Hesti dalam keterangan resmi Pemkab Karo.

Sementara itu, Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kasi Humas AKP Pedoman Maha menegaskan bahwa pemakaman kedinasan ini merupakan bentuk penghormatan tertinggi Polri kepada personel yang gugur dalam pengabdian.
“Upacara secara kedinasan ini adalah bentuk penghormatan terakhir institusi Polri kepada almarhum atas pengabdian dan dedikasinya selama menjalankan tugas,” ujar AKP Pedoman Maha.
Ia menambahkan bahwa kepergian almarhum yang meninggalkan seorang istri dan dua orang anak menjadi duka mendalam bagi keluarga besar Polres Karo.
Terkait peristiwa kekerasan di Siosar, Polres Karo menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas seluruh dugaan tindak pidana, mulai dari pelemparan batu, pengeroyokan yang menyebabkan personel gugur, hingga perusakan serta pembakaran kendaraan dinas.
Kepolisian mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terprovokasi serta menyelesaikan setiap perbedaan pendapat melalui jalur hukum dan komunikasi yang damai.
(sg)











