JAKARTA, (gitamedia.com) – Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 menunjukkan bahwa tata kelola keuangan negara saat ini sangat membutuhkan sinergi lintas sektor. Langkah kolaboratif tersebut dinilai krusial agar kompleksitas dan keterkaitan antarpermasalahan dapat diselesaikan secara menyeluruh serta berkelanjutan.
Hal itu ditegaskan secara langsung oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, saat menyampaikan dokumen IHPS I Tahun 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
“Dalam kerangka inilah, BPK menyoroti tiga isu strategis yang memerlukan perhatian dan komitmen bersama, yaitu ketahanan energi, optimalisasi penerimaan negara, serta layanan pendidikan dan kesehatan,” urai Isma Yatun di hadapan anggota dewan.
Terkait isu ketahanan energi, BPK merekomendasikan pemerintah untuk memperjelas status kelembagaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Selain itu, pemerintah didorong segera menuntaskan hambatan perizinan dan komersialisasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pada sektor optimalisasi penerimaan negara, BPK menemukan adanya permasalahan hilangnya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas tarif visa tenaga kerja asing. Temuan lainnya mencakup potensi penerimaan dari pidana denda atas penyalahgunaan izin tinggal, serta hilangnya potensi PNBP pada sektor perikanan tangkap.
Sementara itu, pada sektor layanan dasar, BPK menyoroti bidang pendidikan dan kesehatan dengan rekomendasi sebagai berikut:
- Pendidikan: BPK merekomendasikan perbaikan menyeluruh terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di 288 pemerintah daerah.
- Kesehatan: BPK mendorong pemutakhiran data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan di 57 pemerintah daerah agar pembayaran iuran didasarkan pada data yang valid, mutakhir, dan tepat sasaran.
Melalui penyampaian IHPS I ini, BPK berharap temuan dan rekomendasi yang diberikan dapat menjadi acuan penting bagi pemerintah dan lembaga terkait demi mewujudkan akuntabilitas serta efisiensi anggaran yang berdampak langsung bagi kemaslahatan masyarakat luas. (sg)
