Jakarta,gitamedia.com— Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya menyatakan dukungan terhadap agenda reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang disampaikan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto.
Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya, Miartiko Gea, mengatakan bahwa semangat pembenahan internal dan reformasi Polri yang ditawarkan Suyudi perlu mendapatkan dukungan sekaligus pengawalan dari seluruh elemen masyarakat.
“PA GMNI Jakarta Raya mendukung dan akan ikut mengawal agenda reformasi Polri yang disampaikan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. Semangat untuk melihat kondisi institusi secara jernih, melakukan pembenahan dari dalam, serta membuktikan perubahan dalam 100 hari pertama merupakan langkah yang penting,” ujar Miartiko Gea dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).
Menurut Miko, pembenahan Polri harus ditempatkan sebagai proses kelembagaan yang berkelanjutan. Reformasi tidak cukup hanya dengan perubahan kebijakan di tingkat pusat, tetapi harus dirasakan masyarakat melalui pelayanan kepolisian yang cepat, transparan, profesional, humanis, dan berkeadilan.
Suyudi dalam pemaparannya membagi agenda 100 hari pertama ke dalam tiga tahapan. Hari pertama hingga ke-30 diarahkan untuk mengetahui kondisi riil institusi, membangun baseline, memeriksa penerimaan laporan, respons layanan 110, perkembangan perkara, pengaduan masyarakat, perlindungan kelompok rentan, kesiapan Polres dan Polsek, serta memetakan kejahatan berdampak tinggi. Hari ke-31 sampai ke-60 digunakan untuk menguji perbaikan, sedangkan hari ke-61 sampai ke-100 untuk memperlihatkan hasil dan mengoreksi hal-hal yang belum berhasil.
“Yang menarik dari gagasan tersebut adalah penekanannya bahwa 100 hari pertama bukan sekadar panggung untuk mengumumkan program, tetapi menjadi fase untuk membuktikan arah perubahan. Ini harus diterjemahkan menjadi kerja nyata yang bisa diukur dan dirasakan masyarakat,” kata Miartiko.
PA GMNI Jakarta Raya juga memberikan perhatian khusus terhadap komitmen “bersih ke dalam” yang masuk dalam agenda quick wins 100 hari.
Miartiko menilai pembenahan internal merupakan bagian penting dari reformasi Polri karena kualitas pelayanan kepada masyarakat sangat berkaitan dengan tata kelola internal institusi, integritas personel, sistem karier, penanganan pelanggaran, serta akuntabilitas dalam penggunaan kewenangan.
Suyudi dalam paparannya menyatakan bahwa perubahan Polri harus dimulai dari pimpinan dan tidak boleh membebani anggota untuk mencapai target dengan cara yang melanggar hukum. Ia juga menekankan pentingnya meritokrasi dan rekam integritas dalam siklus sumber daya manusia Polri.
“Bersih ke dalam harus menjadi fondasi. Tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan, praktik transaksional, maupun tindakan yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Pada saat yang sama, anggota Polri yang bekerja profesional dan berintegritas harus mendapatkan perlindungan serta ruang untuk berkembang,” ujar Miartiko.
Kawal 11 Quick Wins
PA GMNI Jakarta Raya akan melihat dan mengawal implementasi berbagai quick wins 100 hari yang telah dipaparkan Suyudi.
Agenda tersebut antara lain mencakup penciptaan ruang publik yang aman, pemberantasan dan pemulihan kawasan narkoba, pemberantasan judi daring dan penipuan digital, respons cepat layanan 110, SPKT yang ramah korban, kepastian pelacakan perkara melalui SP2HP, pembenahan internal, penguatan Polres dan Polsek, kesiapan menghadapi KUHP dan KUHAP baru, serta penguatan scientific investigation.
“Masyarakat harus bisa melihat indikator perubahan secara konkret. Misalnya laporan masyarakat ditangani lebih cepat, perkembangan perkara dapat diketahui, korban mendapatkan pelayanan yang layak, dan institusi semakin tegas terhadap kejahatan sekaligus semakin humanis kepada masyarakat,” tutur Miartiko.
Ia menegaskan, dukungan PA GMNI Jakarta Raya bukan berarti memberikan cek kosong kepada institusi Polri. Dukungan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat sipil untuk mendorong reformasi kepolisian agar berjalan konsisten, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami mendukung reformasi Polri, tetapi pada saat yang sama kami juga akan mengawal agar agenda reformasi tersebut benar-benar berjalan. Dukungan masyarakat harus berjalan beriringan dengan kontrol publik yang konstruktif.”
Miartiko berharap kepemimpinan Suyudi Ario Seto nantinya mampu menjadikan momentum 100 hari pertama sebagai titik awal pembenahan yang berkelanjutan hingga tingkat satuan kewilayahan.
“Polri yang kuat bukan hanya Polri yang kuat dalam penegakan hukum, tetapi juga Polri yang mendapatkan kepercayaan karena mampu melayani dan melindungi masyarakat dengan profesional, transparan dan berkeadilan. Semangat itu yang akan kami dukung dan kawal,” pungkas Miartiko Gea. (sg)
