PEKANBARU,GITAMEDIA.COM– Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Larshen Yunus, angkat bicara secara tegas guna menepis isu liar yang menyeret nama Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, terkait pencairan dana internasional di Kas Daerah Pemprov Riau.
Larshen Yunus menegaskan bahwa aliran dana sebesar 3.764.257 Dolar AS atau setara Rp66,2 Miliar dari United Nations Development Programme (UNDP) yang cair pada Jumat (15/05/2026) tersebut merupakan buah kerja keras dan tanggung jawab penuh mantan Gubernur Riau, Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si.
“Jangan ada yang mencoba menggiring opini keliru. Kami dari KNPI Riau memantau persis proses ini. Dana puluhan miliar itu adalah hasil diplomasi strategis Bung Abdul Wahid saat menghadiri Forum Investasi Internasional REDD+ di London pada awal 2025 lalu. Jadi, secara moral dan administratif, ini adalah tanggung jawab beliau,” ujar Larshen Yunus kepada media di Pekanbaru.
Aktivis yang dikenal vokal ini menjelaskan bahwa anggaran tersebut diperuntukkan bagi program Climate Action and Reduction of Emissions for Green Economy in Riau Province (CARE for Green Riau). Program ini merupakan bagian dari inisiatif global GREEN yang didanai oleh Pemerintah Inggris melalui lembaga PBB seperti FAO, UNDP, dan UNEP.
Larshen menyayangkan jika ada pihak yang mencoba membenturkan atau mengaitkan kebijakan ini dengan Plt Gubri SF Hariyanto secara negatif. Menurutnya, SF Hariyanto saat ini hanya menjalankan fungsi administratif pemerintahan, sementara rekam jejak pengupayaan dana tersebut mutlak milik pemerintahan sebelumnya.
“Plt Gubri SF Hariyanto hanya melanjutkan estafet birokrasi. Fokus utama program ini adalah restorasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Kita harus jujur pada data dan sejarah. Abdul Wahid yang menjemput bola ke London, beliau juga yang menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor Kpts.765/V sebagai payung hukumnya,” tambah Larshen.
Ketua KNPI Riau ini juga mengingatkan agar pengawasan terhadap penggunaan dana sebesar Rp66,2 Miliar ini dilakukan secara ketat agar tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan dan perubahan iklim di Riau.
“KNPI akan mengawal ini. Jangan sampai kerja keras yang sudah dibangun Bung Abdul Wahid justru disalahgunakan atau malah dijadikan alat politik oleh pihak tak bertanggung jawab,” pungkas Larshen Yunus menutup keterangannya (15/05/2026). (system)
