SERANG, RADADBANTEN.CO.ID – Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024
Opini itu disematkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) yang sebelumnya telah melakukan audit terhadap LKPD Pemprov Banten selama 2 bulan terakhir ini. WTP atas LKPD tahun 2024 ini pun menjadi opini yang ke sembilan kali diperoleh Pemprov Banten secara berturut-turut.
Penyerahan opini WTP ini dilangsungkan pada Rapat Paripurna Penyerahan LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banten, Rabu 30 April 2025 lalu.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, turut hadir anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi, Gubernur Banten Andra Soni, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten dan jajaran anggota DPRD Provinsi Banten.
“Saya mewakili pimpinan dan anggota DPRD Banten mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Banten atas diraihnya opini WTP ke-9 kali,” kata Fahmi, Kamis 1 Mei 2025.
Opini WTP ini merupakan bentuk nyata atas kerja sama dan kerja keras semua pihak antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Banten, oleh karena itu hal ini diharapkan dapat meningkatkan sistem pengendalian serta pengawasan internal Pemerintah Provinsi Banten demi terwujudnya Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah.
“Ini merupakan bentuk nyata atas kerja sama dan kerja keras semua pihak antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada BPK RI karena telah memeriksa keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 secara profesional,” ungkap Fahmi.
Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi menyampaikan bahwa, opini WTP ini dipertahankan untuk kesembilan kalinya oleh Pemerintah Provinsi Banten. Capaian opini WTP ini menandai keberhasilan dan diharapkan dapat menjadi motivasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.
“BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk LKPD Banten 2024, ini adalah opini dalam kata yang paling tinggi. Ini hendaknya memotivasi pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah,” jelas Bobby. (ADV)
